REGISTER NEW ACCOUNT

By signing up, I agree to Myperpus Terms and Condition

Register with Facebook

Suara Pembaruan

  • Suara Pembaruan - 10-11 Des 2016 | Negara Cegah Intoleransi | Suara Pembaruan

    Negara harus hadir menyelesaikan setiap tindak intoleransi antarumat beragama yang terjadi. Para pejabat jangan hanya melontarkan keprihatinan apalagi menganggapnya sebagai persoalan kecil. Yang dibutuhkan negeri ini adalah tindakan konkret dalam menyelesaikan setiap kasus yang muncul serta menganti

    sipasi intoleransi yang kini menggejala. Memetakan penyebab, mencari solusi, menyelidiki serta menindak pelanggar hukum, menjadi syarat minimal menangkal merebaknya intoleransi. Penyelesaian kasus pembubaran KKR Natal di Sebuga, Bandung, menjadi contoh gerak cepat Pemkot Bandung mengelola masalah in

    toleransi guna mencegah insiden serupa terulang. Dalam kasus ini, Komnas HAM berharap kepolisian menyelidikinya. Aparat tidak semestinya membiarkan tindakan pelanggaran di depan mata, sebaliknya harus mampu mencegah.

  • Suara Pembaruan - 09 Des 2016 | Pengangguran Terdidik Masih Tinggi | Suara Pembaruan

    Tingkat pengangguran dari kalangan terdidik di Indonesia masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran lulusan S-1 cenderung terus meningkat, yakni 445.836 orang pada 2012, meningkat hingga 653.586 orang (2015), dan terakhir per Februari 2016 menjadi 695.304 o

    rang. Meski secara umum jumlah pengangguran terbuka nasional menurun, angka per Februari 2016 sebanyak 7.042 juta orang, pengangguran di kalangan terdidik dalam lima tahun terakhir rata-rata naik 11%. Sejumlah kalangan berpandangan, kondisi itu terjadi karena sistem pendidikan Indonesia belum bisa m

    enghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

  • Suara Pembaruan - 08 Des 2016 | Intoleransi Merajalela | Suara Pembaruan

    Intoleransi kian merajalela di Negara Pancasila. Sekelompok orang dengan alasan perbedaan, berani melakukan tindakan main hakim sendiri. Kasus pembubaran paksa yang dilakukan sekelompok orang terhadap umat yang sedang beribadah di Bandung, Selasa (6/12), tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Tangan Negara harus hadir untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia. Caranya, selain memberi jaminan penuh kegiatan keagamaan di tempat umum sejauh memenuhi persyaratan, aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap merkea yang bertindak intoleran. Membiarkan intoleransi terus terul

    ang sama saja dengan membiarkan negeri ini hancur berkeping-keping.

  • Suara Pembaruan - 07 Des 2016 | Radikalisme Makin Ganas | Suara Pembaruan

    Persoalan terorisme dan radikalisme di Indonesia makin kompleks. Kelompok-kelompok terror dan gerakan radikal yang tak mengakui Pancasila dan Pemerintahan yang sah makin gencar menebar ideologinya terutama melalui dunia maya. Mereka menggunakan strategi unjuk gigi menggalang simpati guna memperkuat

    pengaruh agar semakin diakui keberadaannya di Bumi Pertiwi. Sementara Negara tak banyak bergerak mengatasi semakin ganasnya kelompok radikal. Pihak Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui payung hukum yang ada tidak cukup untuk menanggulangi. Revisi UU Tindak Pidana Tero

    risme diharapkan mengakomodasi kepentingan untuk aparat dalam membendung radikalisme dan terorisme.

  • Suara Pembaruan - 06 Des 2016 | Bubarkan Ormas Anti-Pancasila | Suara Pembaruan

    Kehadiran sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah semakin meresahkan masyarakat, karena mereka mengambil alih fungsi polisi. Mereka dengan leluasa melakukan penerbitan semua kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan pandangannya. Ormas ini bahkan berani menghukum semua pihak yang dinilai be

    rsalah. Tak hanya itu, beberapa di antaranya terindikasi anti-Pancasila. Karena itu, penerbitan ormas yang sedang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), antara lain merevisi UU 17/2013 tentang ormas, harus didukung. Hal yang utama dari revisi itu adalah memperkuat mekanisme pengawasan, ser

    ta memberi payung hukum yang lebih menyederhanakan pemberian sanksi kepada ormas yang menyimpang, terutama yang bertentangan dengan asas Pancasila. Sanksi pembubaran hendaknya bisa dilakukan pemerintah, tanpa harus melalui pengadilan.  

  • Suara Pembaruan - 05 Des 2016 | Berebut “Swing Voters” DKI | Suara Pembaruan

    Tiga kandidat pasangan calon gubernur DKI Jakarta kini memiliki posisi elektabilitas yang nyaris sama pascamencuatnya kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketiga pasangan, Agus Harimurti-Sylviana Murni, Ahok-Djarot, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sudah m

    emiliki calon pemilih sendiri. Dari 7,1 juta pemilih di Jakarta, sekitar 35% atau 2,4 juta merupakan pemilih yang belum menentukan pilihannya (Swing Voters). Meski terjerat kasus hukum, Ahok masih berpeluang meraih dukungan karena karakteristik pemilih Jakarta lebih banyak yang rasiional ketimbang p

    rimordial.

  • Suara Pembaruan - 03-04 Des 2016 | Pesan Umat Sudah Jelas | Suara Pembaruan

    Aksi 2 Desember berlangsung tertib dan damai. Kekhawatiran bakal berujung bentrok dan ditunggangi gerakan makar dapat ditepis berkat kesigapan Polri mengawal rencana aksi ini dan meredam potensi kerawanan sejak dini. Kehadiran Presiden Jokowi menunaikan salat Jumat bersama massa peserta aksi di Mona

    s, semakin menyejukkan suasana. Kehadiran Presiden dan suasana damai yang tercipta, merupakan penegasan bahwa pemerintah sudah menerima pesan dan keinginan umat, agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama atau Ahok diproses hukum, atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Pada sa

    at yang sama, umat juga yakin dengan komitmen pemerintah untuk menyerahkan kasus tersebut ke proses hukum tanpa ada intervensi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi gerakan massa untuk memberi tekanan terhadap proses hukum kasus Ahok.

  • Suara Pembaruan - 30 Nov 2016 | Bibit Radikalisme Di Lembaga Pendidikan | Suara Pembaruan

    Lembaga pendidikan, mulai tingkat menengah hingga pendidikan tinggi, disinyalir menjadi tempat penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme. Kenyataan tersebut berpotensi membuat nilai-nilai kebangsaan di kalangan intelektual berpotensi memudar, dan sebaliknya melahirkan kaum terpelajar yang bersika

    p intoleran. Kondisi itu tak lepas dari peran pendidik atau guru, terutama guru agama, juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kerohanian. Untuk itu, kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama, perlu men

    gawasi secara ketat para guru agama, materi pembelajaran agama, dan kegiatan kerohanian. Pengawasan itu untuk memastikan lembaga pendidikan tidak melahirkan generasi yang berpandangan radikal dan ekstrem

  • Suara Pembaruan - 29 Nov 2016 | Sistem Yang Korup Jerat Kalangan Terdidik | Suara Pembaruan

    Kalangan terdidik yang seharusnya menjadi motor perubahan bangsa tak luput dari jebakan korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mencatat, dari 600 tersangka korupsi sebagian besar justru memiliki latar pendidikan yang tinggi, bahkan ada 200 tersngka bertitel S2 dan 40 tersangka bergelar S3. Kurang

    nya pendidikan integritas membuat idealism kalangan terdidik mudah tergerus. Mereka pun rentan terjerat dalam sistem pemerintahan yang korup. Selain perlunya pendidikan integritas di kampus, pembenahan sistem pemerintahan dan kekuasaan pun harus segera dilakukan.

  • Suara Pembaruan - 26-27 Nov 2016 | Polri Bidik Penyalahguna Medsos | Suara Pembaruan

    Polri mengidentifikasi pergerakan aktivitas media sosial (medsos) khususnya yang mengandung konten berita bohong dan menyesatkan, baik gambar maupun tulisan. Tim Cyber Crime Bareskim Mabes Polri berhasil membekuk tersangka penyebar isu rush money dan konten berbau suku, agama, ras , dan antargolonga

    n (SARA) melalui medsos. Penyebar kabar atau berita bohong yang melanggar Pasal 28 Ayat 1 dalam UU informasi dan Transaksi Elektronik terancaman pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Aturan jelas serta implementasi penegakan hukum yang tegas adalah salah satu solusi menangkat da

    mpak buruk medsos yang belakangan marak digunakan untuk tujuan memecah belah keutuhan serta merongrong pemerintah. Tanpa kendali dari Negara, dampak destruktif akan sangat berbahaya mengingat populasi pengguna internet Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014 dan meningkat menjadi 112 juta orang

    pada 2017. Edukasi massif kepada generasi muda digital adalah solusi lain sehingga pengguna medsos memanfaatkan kemajuan dunia internet untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas.

  • Suara Pembaruan - 25 Nov 2016 | Kembali Memimpin DPR | Suara Pembaruan

    Setya Novanto bakal segera menduduki kursi Ketua DPR kembali. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bulan lalu, bukti rekaman percakapan yang digunakan sebagai dasar siding etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus “Papa Minta Saham”, yang berujung lengsernya Setya akh

    ir tahun lalu, dianggap tidak sah. Pasalnya, rekaman itu dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Terkait putusan MK tersebut, MKD memutuskan memulihkan nama baik Setya Novanto. Dengan demikian, secara hukum dan etika, Setya berhak menjabat kembali Ketua DPR.

  • Suara Pembaruan - 24 Nov 2016 | Elektabilitas Ahok Bakal “Rebound” | Suara Pembaruan

    Tak bisa dimungkiri elektabilitas Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turun setelah kasus dugaan penistaan agama dan penetapan dirinya sebagai tersangka. Uniknya, seperti dilansir Lingkaran Survei Indonesia, mereka yang disurvei ternyata tidak mengalihkan pilihannya ke ka

    ndidat lawan Ahok melainkan menjadi Swing Voters atau massa mengambang yang setiap waktu bisa kembali direbut. Kondisi seperti inilah yang membuat kelompok anti-Ahok terus-menerus menyuarakan kasus yang menjerat mantan Bupati Belitung Timur ini untuk menjaga agar swing voters tak lagi kembali memili

    h Ahok. Meski demikian, tahapan pilgub terutama dalam debat pasangan calon nanti diyakini para pengamat akan kembali melambungkan elektabilitas Ahok. Teman Ahok serta tim sukses kampanya Ahok-Djarot mengakui adanya penurunan elektabilitas pasangan yang didukungnya, namun mereka yakin bahwa Ahok-Djar

    ot telah menemukan titik balik. Hal itu terlihat dari sambutan masyarakat dalam kampanye blusukan Ahok-Djarot serta antusiasme warga yang datang ke Rumah Lembang, markas pemenangan pasangan nomor urut 2 Pilgub DKI.

  • Suara Pembaruan - 19-20 Nov 2016 | Jangan Mencabik NKRI | Suara Pembaruan

    Sebuah asksi damai dari wakil mayoritas yang diam memenuhi Lapangan Silang Monas Jakarta. Sabtu, 19 November 2016, pagi. Mengusung nama “Parade Bhinneka Tunggal Ika”, masyarakat Jakarta dari berbagai wilayah menyampaikan pesan para founding fathers bahwa NKRI ini bisa tegak berdiri karen

    a kesepakatan bersama. NKRI eksis karena kesepakatan semua komponen bangsa bahwa, “Kita ini berbineka tapi satu. Kita adalah satu bangsa walau berbeda suku, agama, ras, dan golongan.” NKRI eksis karena kita sepakat menjadikan Pancasila sebagai fondasi Negara Merah-Putih tetap berkibar ka

    rena kita semua berikrar setia pada UUD 1945. Kita semua bisa hidup damai karena toleransi. Berbagai upaya oleh anasir-anasir yang hendak mencabik-cabik NKRI harus dihentikan. Tangan Negara harus bekerja.

  • Suara Pembaruan - 17 Nov 2016 | Ahok Dapat Energi Baru | Suara Pembaruan

    Status tersangka yang diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menambah energy baru bagi cagub DKI Jakarta petahana itu. Massa yang selama ini diam, malah meningkatkan dukungan kepada pasangan Ahok-Djarot. Mereka melihat, tuduhan penistaan agama lebih merupakan politisasi agama untuk tujua

    n politik. Pemilih Jakarta yang mayoritas rasional dan demokratis tidak terpengaruh oleh status AHok. Bahkan, mereka yang sebelumnya ragu-ragu, kini kian yakin untuk mendudukkan kembali Ahok di kursi DKI-1 demi kemajuan Jakarta, tegaknya demokrasi, dan kokohnya rumah Pancasila.

  • Suara Pembaruan - 16 Nov 2016 | Ahok Tetap Ikut Pilgub | Suara Pembaruan

    Status tersangka yang diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggugurkan haknya untuk tetap mengikuti proses pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Empat partai pendukung tetap solid mendukungnya, karena calon petahana itu belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atas k

    asus dugaan penistaan agama. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, kasus Ahok sebaiknya ditangani pengadilan agar lebih terbuka dan lebih independen sebagai badan yudikatif. Ahok tetap berkampanye untuk kembali menduduki kursi DKI-1. Polri diharapkan bekerja lebih cepat melakukan penyidikan ag

    ar kasus Ahok segera dilimpahkan ke pengadilan. Ahok pun menerima keputusan itu dan berkomitmen menjalani proses hukum segera dilimpahkan ke pengadilan. Ahok pun menerima keputusan itu dan berkomitmen  menjalani proses hukum sepenuhnya, bukan untuk menerima keputusan itu dan berkomitmen menjala

    ni proses hukum sepenuhnya, bukan untuk dirinya sendiri namun untuk demokrasi di Indonesia. Dengan status tersangka, Ahok bahkan bertekad memenangkan pilgub bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat dalam satu putaran.

  • Suara Pembaruan - 14 Nov 2016 | Tindak Tegas Pengganggu Kampanye | Suara Pembaruan

    Upaya menghalangi dan mengganggu pasangan calon kepala daerah yang akan berkampanye merupakan bentuk pidana pemilihan umum (pemilu). Pasal 187 Ayat 4 UU Pilkada menegaskan, setiap orang yang mengacau, menghalangi, dan mengganggu kampanye bisa dipidana 6 bulan penjara. Setiap calon berhak untuk menya

    mpaikan visi, misi, dan program mereka kepada rakyat pemilih. Untuk itu, aparat penegak hukum beserta KPU dan Bawaslu harus menindak tegas para pengganggu kampanye itu agar pilkada serentak, khususnya di Ibu Kota, bisa berjalan secara demokratis.

  • Suara Pembaruan - 12-13 Nov 2016 | Figur Kontroversial Di Pentas Global | Suara Pembaruan

    Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS mengejutkan banyak pihak. Pasalnya dia dianggap figure kontroversial dan kurang diperhitungkan dalam sejumlah jajak pendapat. Namun, di balik pernyataan, sikap, dan tindakan yang kontroversial, masyarakat ternyata melihat sebuah harapan perubahan y

    ang nyata. Harapan perubahan yang gagal diwujudkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan para actor politik mainstream. Hal yang sama juga dialami Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Meski dikecam banyak kalangan, karena jalan kerasnya memerangi kejahatan narkoba, rakyat Filipina tetap menaruh harapan b

    esar dengan sikap tegasnya itu. Figure kontroversial dan eksentrik justru mendapat kepercayaan public, dan kini tampil di pentas politik global.

  • Suara Pembaruan - 11 Nov 2016 | Negara Hadir Cegah Perpecahan | Suara Pembaruan

    Presiden Jokowi melakukan konsolidasi politik secara marathon seminggu terakhir. Selain bertemu para ulama, Presiden juga memberikan arahan kepada personel TNI dan Polri. Secara berturut-turut, Jokowi hadir di Mabes AD, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan Mako Kopassus. Hari ini, Presiden m

    emberikan arahan di Mako Brimob dan dilanjutkan agenda ke Mako Marinir. Kepada personel Polri dan TNI, Jokowi menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman serta penegakan hukum. Aparat tidak boleh ragu dan kalah dari kelompok kecil, organisasi, atau tokoh apa pun. Upaya Pres

    iden mengelola kekuatan politik serta penegakan hukum oleh aparat membuktikan Negara hadir dalam situasi politik yang memanas akhir-akhir ini. Indonesia bisa menjadi contoh dunia dalam mengelola keberagaman untuk tidak terpecah belah melainkan memanfaatkan kemajemukan menjadi kekuatan untuk maju.

  • Suara Pembaruan - 10 Nov 2016 | Mewujudkan Mimpi Amerika | Suara Pembaruan

    Salah satu kunci kemenangan Donald Trump adalah tekadnya untuk kembali mewujudkan American Dream. Mimpi rakyat Amerika untuk kembali meraih kesejahteraan ekonomi, kebebasan individu, kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk menduduki semua jabatan public, mengembalikan rasa aman bagi setiap warg

    a, serta nilai-nilai moral keluarga sebagai basis Negara.

  • Suara Pembaruan - 9 Nov 2016 | Pemimpin Baru Amerika | Suara Pembaruan

    Donald Trump dari Partai Republik unggul pada perolehan suara Pilpres AS. Pada penghitungan suara Selasa (8/11) waktu AS atau Rabu (9/11) siang WIB, Trump unggul. Dari 538 electoral votes di 50 negara bagian dan Washington DC, Trump meraih  254 electoral votes, sedangkan Hillary 209. Untuk mena

    ng, pasangan calon butuh 270 electoral votes. Pasangan yang unggul dalam perolehan electoral votes  bakal menjadi presiden AS bila dalam konvensi elektoral college, Desember 2016 mendatang, pasangan itu dipastikan oleh para pemilik mandat atas electoral votes tersebut. Tercatat dalam sejarah pi

    lpres AS, calon yang memenangi suara pilihan rakyat tidak otomatis menjadi presiden. Pada Pilpres 2000,  George W Bush menjadi presiden meskipun lawannya, Al Gore, memenangi popular votes atau suara pilihan rakyat.

  • Suara Pembaruan - 8 Nov 2016 | Presiden: Tak Ada Toleransi Bagi Pemecah Bangsa | Suara Pembaruan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima Tertinggi TNI meminta agar para prajurit tidak memberikan toleransi kepada gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba bangsa. Presiden menegaskan bahwa NKRI harus tetap utuh. Prajurit TNI dan Polri bertugas untuk menjaga kemaje

    mukan di Indonesia. Presiden juga memuji kekompakan TNI dan Polri dalam menjaga aksi unjuk rasa 4 November lalu. Sejumlah kalangan berpandangan, tugas menjaga kebutuhan NKRI tidak hanya terletak di pundak TNI dan Polri, tetapi juga pada masyarakat, terutama elite politik, tokoh agama, dan tokoh masy

    arakat.

  • Suara Pembaruan - 7 Nov 2016 | Jadikan Hukum Sebagai Panglima | Suara Pembaruan

    Polri menjanjikan proses hukum terkait tudingan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilakukan secara terbuka dan cepat, bahkan ditargetkan selesai dalam  dua pekan. Proses ini sangat penting untuk menegakkan prinsip hukum sebagai panglima di negeri ini. Sa

    ngat diharapkan, semua pihak menghormati proses hukum ini apapun hasilnya kelak, apakah Ahok  terbukti bersalah atau tidak. Semua pihak juga harus menahan diri, tidak lagi memberi tekanan melalui unjuk rasa, baik terhadap proses hukum maupun hasilnya, yang sifatnya memaksakan kehendak.  Ak

    si unjuk rasa 4 November lalu memberi peringatan keras bahwa bangsa ini di ambang perpecahan, jika semua pihak tidak bisa menahan diri dan gagal mengembangkan sikap toleran.

  • Suara Pembaruan - 5-6 Nov 2016 | Usut Aktor Politik Di Balik Demo | Suara Pembaruan

    Presiden Jokowi  menyatakan terima kasih kepada para ulama yang telah memimpin umatnya sehingga unjuk rasa yang diprakarsai Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia  (GNPF-MUI), Jumat (4/11) berjalan tertib dan damai hingga Magrib. Namun, Jokowi dengan tegas menyatakan unju

    k rasa berakhir rusuh karena telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik  yang memanfaatkan situasi. Meski Presiden tidak secara langsung memerintahkan memburu  para aktor politik yang ‘bermain’ memanfaatkan umat, Polri wajib melakukan penelusuran  untuk mengungkap dalang k

    ericuhan. Polri yang mendapat apresiasi karena berhasil meredam meluasnya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat di kawasan Monas  serta keributan dan penjarahan di kawasan Jakut, wajib menuntaskannya sehingga tidak terulang gejolak massal berikutnya.

  • Suara Pembaruan - 4 Nov 2016 | Saya Tidak Mungkin Menistakan Agama | Suara Pembaruan

    Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menegaskan, dirinya tidak pernah berniat dan tak mungkin menistakan agama, apalagi Islam yang  adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Ditandaskannya, tidak mungkin dirinya yang ingin terpilih lagi sebagai Gubernur Jaka

    rta menghina agama mayoritas penduduk Jakarta.  Oleh karena itu, Ahok secara tulus meminta maaf kepada semua pihak, khususnya umat Islam, jika ada yang tersinggung atau salah paham terhadap pernyataannya. Ahok pun menegaskan, dirinya siap memenuhi panggilan polisi pada Senin (7/11) agar kasus y

    ang menghebohkan itu segera mendapatkan kejelasan.

  • Suara Pembaruan - 3 Nov 2016 | Menjaga Jakarta Damai | Suara Pembaruan

    Tuntutan berbagai pihak yang menghendaki cagub petahana Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama diproses  hukum sudah direspons positif oleh Polri. Kasus dugaan penistaan agama Islam Ahok kini sedang dalam proses pemeriksaan. Sekurangnya 20 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Ahok pun sudah

    dijadwalkan menghadiri pemeriksaan Bareskrim Senin, 7 November 2016. Karena itu  aksi demo yang direncanakan digelar Jumat, 4 November 2016, diharapkan berjalan damai. Jangan sampai demo  dimanfaatkan sebagai ajang untuk memprovokasi massa dan memaksakan kehendak.  Polri dan TNI sudah

    bersiap dengan kekuatan penuh mengawal unjuk rasa agar tidak anarkis. Unjuk rasa tak boleh didorong oleh motor politik dan niat untuk memecah belah bangsa dan merusak NKRI.

  • Suara Pembaruan - 2 Nov 2016 | Penyelenggara Negara Harus Jadi Teladan | Suara Pembaruan

    Para penyelenggara negara harus menjadi suri teladan dalam penegakan hukum. Harapan ini hanya bisa terwujud jika mereka tahu persis tujuan menggenggam jabatan publik. Mereka harus menyadari tujuan menjadi bupati, wali kota, gubernur atau anggota DPR dan DPRD. Presiden Jokowi mengingatkan, budaya unt

    uk menaati hukum harus dimulai dari elite, dari para penyelenggara negara, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Sebab, masalah hukum di Indonesia dimulai dari para pembuat undang-undang. Untuk melahirkan UU berkualitas tidak hanya dituntut kecerdasan dan keluasan pandangan, tetapi juga k

    ejujuran pembuatnya.

  • Suara Pembaruan - 1 Nov 2016 | Perang Provokasi Di MedSos | Suara Pembaruan

    Media sosial atau medsos sudah berkembang menjadi ajang provokasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa biasa “diolah” menjadi teror fitnah yang keji. Ibarat medan tak bertuan, medsos kini menjadi wahana saling menjatuhkan dan saling mematikan. Berita fakta, berita

    pelintiran, dan berita bohong, bercampur aduk di medsos, dan sudah terbukti sulit dibedakan oleh para pembaca yang berpendidikan menengah ke bawah. Jika tidak segera diatasi dengan produk hukum yang tepat dan penegakan hukum tegas, provokasi di medsos akan meruntuhkan bangunan sosial, politik,  

    ;dan ekonomi yang sudah kita bangun dengan susah payah.  

  • Suara Pembaruan - 28 Sept 2016 | 8 Calon Tunggal Di Pilkada 2017 | Suara Pembaruan

    Tren kemunculan calon tunggal pertahana dalam pilkada serentak tidak terhindarkan. UU Pilkada sudah mengatur mekanisme pilkada dengan hanya satu pasangan calon yang berlaga. Namun, keberadaan calon tunggul dinilai merusak demokrasi local. Selain tidak memberikan alternative pilihan kepada rakyat, ko

    ntrol politik dalam pemerintahan akan mandul. Bahkan, dikaitkan dengan money politics,sangat mungkin calon bermodal kuat memborong partai untuk melenggang sendirian. Fenomena calon tunggal petahana dapat dihambat bila parpol memiliki stok calon kepala daerah serta peta jelas pendistribusian kader di

    daerah. Pembatasan jumlah maksimal dukungan terhadap bakal pasangan calon juga dinilai efektif mencegah parpol meski pun harus melalui perubahan UU.

  • Suara Pembaruan - 27 Sept 2016 | Clinton Unggulin Trump | Suara Pembaruan

    Pasar langsung bereaksi positif setelah debat pertama calon presiden Amerika Serikat (AS) menunjukkan keunggulan Hillary Clinton dibandingkan rivalnya, Donald Trump. Jajak pendapat BBC menunjukkan, Clinton mendapat dukungan 48% dan Trump 46%. Sementara, jajak pendapat Universitas Quinnipiac, Hillary

    unggul tipis 47% dibandingkan Trump 46%. Indeks Dow Jones di Bursa Berjangka naik 113 poin ke level 18.127, sesaat setelah Clinton memperoleh momentum positif pada debat capres seri pertama. Para pengamat memperkirakan, pemerintahan AS bakal kembali dipimpin Partai Demokrat hingga empat tahun menda

    tang.

  • Suara Pembaruan - 26 Sept 2016 | Ahok “On The Right Track” | Suara Pembaruan

    Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Aho-Djarot) di Pemprov DKI Jakarta, dinilai sudah on the track. Keduanya mampu membenahi hal-hal yang menyangkut hajat hidup warga Jakarta, yakni infrastruktur, birokrasi, dan pelayanan public oleh aparat di lapangan. Untuk bidang lainny

    a, seperti soal kemacetan dan penanggulangan banjir, diakui Pemprov membutuhkan waktu untuk mereaisasikannya, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta saat ini. Pencapaian tersebut membuat kalangan pengamat memprediksi pasangan petahana Ahok-Djarot akan memenangi PIlgub

    DKI Jakarta dengan dua putaran. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dianggap penantang yang layak diperhitungkan, dan berpotensi lolos ke putaran kedua. Secara umum ketiga pasangan, yakni Ahok-Djarot, Agus-Sylviana, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dipersepsi positif. Ketiganya diakui m

    erupakan tokoh nasionalis, sehingga memberi harapan Pilgub DKI tahun depan akan berlangsung produktif dan konstruktif, terutama menghindarkan diri dari sentiment suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

LOAD MORE